Unsur Riba dalam denda telat membayar pinjaman

Unsur Riba dalam denda telat membayar pinjaman

            Apabila pembeli tidak dapat membayarkan utangnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, penjual tidak boleh mengenakan denda atas keterlambatan pada pembeli karena kelebihan pembayaran atas suatu utang sama dengan riba. Dalam hal ini dapat dikatagorikan sebagai riba dayn

Riba Dayn adalah riba yang dilakukan oleh bangsa arab jahiliyah sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. yaitu: pemberi hutang mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan hutang ditambah bunga, atau penjual barang tidak tunai mensyaratkan denda jika si pembeli sendiri yang mengajukan persyaratan untuk membayar denda dengan ucapan, “Beri saya tenggang waktu dan akan saya bayar lebih besar dari harga semula”.Riba Dayn dikenal juga dengan riba dalam Al-Qur’an.

Khalifah Umar Radhiyallahu’anhu pernah mengungkapkan suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa permasalahan riba merupakan salah satu permasalahan yang cukup rumit dalam islam. Suatu manfaat (keuntungan) dari akad pinjaman dianggap riba bila terpenuhi kriteria berikut,

• Keuntungan yang terpisah dan bukan keuntungan yang mengikut dalam akad pinjaman. Maka keuntungan yang bersifat mengikut tidak diharamkan, seperti: seseorang yang memberikan pinjaman kepada pihak lain, terlebih pihak tersebut mapan secara ekonomi dan tidak menunda-nunda pembayaran pinjaman (bank) maka pemberi pinjaman mendapat keuntungan dalam bentuk uangnya aman dari hal-hal yang tidak diinginkan dan terkumpul dalam bentuk tabungan.
• Keuntungan hanya dinikmati oleh pemberi pinjaman. Bila keuntungan yang disebabkan oleh akad pinjaman yang disyaratkan di awal akad adalah untuk pinjaman, hukumnya boleh. Karena pemberi pinjaman berarti menambah kebijakannya terhadap pinjaman yang biasanya adalah orang yang sangat membutuhkan dan boleh juga bila manfaat dari akad pinjaman didapatkan sama oleh kedua belah pihak (peminjam dan pemberi pinjaman), seperti: arisan dimana pinjman dan pemberi pinjaman mendapatkan manfaat yang sama dari akad pinjaman dalam bentuk terkumpulnya uang dalam jumlah besar. Begitu juga, dibolehkan jika keuntungan untuk pihak ketiga, seperti keuntungan yang di dapatkan oleh perantara dalam akad pinjaman. Bila seseorang berkata kepada perantara, “Carikan aku pinjaman, dan untukmu sepuluh persen dari besarnya pinjaman”. Maka perantara berhak mendapkan sepuluh persen dari besarnya pinjaman jika ia berhasil mendapatkan pinjaman untuk peminjam sesungguhnya.
• Keuntungan yang dinikmati pemberi pinjaman disyaratkan di awal akad. Bila tidak di syaratkan di awal akad, akan tetapi pada saat pelunasan utang pinjaman memberikan hadiah baik dalam bentuk yang sejenis dengan barang yang dipinjam ataupun tidak maka hukumnya boleh.
• Keuntungan yang tidak dipersuratkan tersebut diberikan sebelum hutang dilunasi. Bila keuntungan diberikan sebelum hutang dilunasi juga tidak dibolehkan sekalipun atas nama hadiah.

Landasan Hukum:

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ۗوَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۣطُۖ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (Al Baqoroh 245)

Mekanisme Penyelesaian piutang

• Apabila pembeli tersebut tidak Membayar hutang bukan karena mengalami kesulitan atau dinilai lalai. Dalam kasus seperti ini denda dapat diberlakukan. Namun, Point yang paling utama pada kasus seperti ini bahwa denda yang diberikan nasabah kepada penjual tidak masuk dalam klasifikasi pendapatan penjual, melainkan dialokasikan kepada dana social atau untuk kepentingan lainnya. Karena dalam kasus ini pula denda yang ditetapkan penjual kepada nasabah bukan atas motivasi bunga, melainkan sebagai hukuman karena nasabah lalai dalam memenuhi janji yang sudah di perjanjikan diawal akad.

• Apabila pelunasan tertunda bukan akibat nasabah lalai melainkan atas dasar bahwa pada dasarnya nasabah tidak mampu membayar utangnya maka penjual hendaknya memberikan keringanan. Keringanan dapat berupa menghapus sisa tagihan, menjualkan produk murobahah pada pihak lain untuk melakukan restruktrurisasi piutang hal ini mengacu pada firman Allah SWT :

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ولا وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الإِثم وَالعُدْوَان

dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa.

Restruktrusasi Piutang menurut PSAK ED 108

Restrukturisasi piutang yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan kemampuan pembayaran piutang yang bersifat permanen. Restrukturisasi piutang dapat dilakukan dengan cara :

• Memberi potongan sisa tagihan. Sehingga angsuran menjadi lebih kecil.
• Melakukan penjadwalan ulang (Rescheduling). Dimana jumlah sisa tagihannya tetap (Tidak boleh ditambah) dan perpanjangan masa pembayaran disesuaikan dengan kesepakatan kedua pihak sehingga besarnya angusuran menjadi lebih kecil.
• Mengonversi akad murobahah, dengan cara menjual objek murobahah kepada penjual sesuai dengan nilai pasar. Kemudian, dari uang yang digunakan untuk melunasi sisa tagihan. Jika ada kelebihan dari hasil penjualan maka digununakan sebagai uang muka akad ijarah atau sebagai bagian modal dari akad musyarokah atau musyarokah dalam rangka perolehan suatu barang. Hal ini dilakukan terhadap debitur tersebut dalam prospektif. Sebaliknya, apabila kekurangan tetap menjadi utang pembeli yang cara membayarnya disepakati.

FATWA
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
Nomor 47/DSN-MUI/II/2005
Tentang
Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

MEMUTUSKAN