Vaksin Covid - 19, Halal atau Tidakkah?

Semua masalah bisa diselesaikan dengan komunikasi. Saya disini mencoba memecahkan masalah terkait pembuktian kehalalan vaksin Covid - 19 yang baru ini masuk ke Indonesia.

Vaksin Covid - 19, Halal atau Tidakkah?

Pada hari Minggu, 6 Desember 2020 sejumlah 1,2 juta vaksin Covid – 19 Sinovatra pertama masuk ke Indonesia melalui jalan udara dan sampai di drop poitnnya, Bandara Soekarno – Hatta. Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan RI pada saat itu mengatakan bahwa sejumlah 1,2 juta vaksin yang telah tiba tersebut masih menunggu izin penggunaan dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, DR. Ir Penny K Lukito mengatakan dalam konferensi pers yang dilaksanakan pada Kamis, 19 November 2020 bahwa izin edar atau biasa disebut dengan Emergency Use Authorization (EUA) untuk vaksin Covid – 19 baru bisa dikeluarkan pada Januari 2021. Untuk melanjutkan proses target, saat vaksin Sinovac tiba di bandara kemarin sore, BPOM melakukan pengecekan dokumen dan suhu penyimpanan, serta melakukan uji kualitas di laboratorium P3OMN. Sampel akan digunakan untuk pelepasan batch atau pelepasan batch / batch, dengan beberapa parameter untuk pelepasan batch, termasuk uji potensi, uji tingkat antigen, uji toksisitas abnormal dan uji endotoksin. Sebelumnya, BPOM bekerja sama dengan Badan Evaluasi Obat Nasional, ITAGI dan para ahli melakukan evaluasi untuk merumuskan keputusan persetujuan penggunaan vaksin. Penny menegaskan, tujuan pengujian adalah untuk memastikan bahwa vaksin memiliki kualitas yang sesuai, dan diharapkan manfaat vaksin jauh lebih besar daripada risikonya.

Lalu, ada satu pertanyaan yang digadang gadang para masyarakat Indonesia yang bermayoritas Islam. Apakah vaksin Covid – 19 halal? Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyelesaikan kajiannya terhadap vaksin Sinovac yang diproduksi di China untuk COVID-19. MUI mengatakan vaksin itu halal. MUI hanya bertugas untuk mengverifikasi apakah vaksin tersebut mengandung kandungan halal atau ada kandungan non – halal, terkait dengan keamanan vaksin bukan tanggung jawab mereka melainkan tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). MUI melakukan survey terkait vaksin yang mereka teliti ini bukan hanya di Indonesia, mereka melakukan surveynya hingga Beijing. Hal itu ditegaskan Presiden Joko Widodo dalam pidato virtualnya pada HUT ke-48 Partai Perjuangan Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Ahad, 10 Januari 2021. Ia mengatakan: "Saya tegaskan bahwa vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Indonesia adalah vaksin yang sudah diteliti dan diuji di berbagai negara dan terbukti aman. Nanti direkomendasikan oleh BPOM dan dinyatakan halal oleh MUI." . Kepala Negara menjelaskan, pihaknya akan memulai program vaksinasi segera setelah mendapat izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) AS. Dalam hal ini, pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk melindungi keselamatan komunitas pemberi vaksin. Saat ini, Indonesia memiliki tiga juta dosis vaksin siap pakai yang sebagian sudah didistribusikan ke berbagai daerah. Pada tahap awal vaksinasi, pemerintah memprioritaskan sekitar 1,6 juta tenaga kesehatan di seluruh provinsi di Indonesia. Jumlah vaksin yang akan divaksinasi di Indonesia juga akan meningkat. Rencananya hingga akhir tahun ini, vaksin akan dikirimkan ke COVAX / GAVI dari berbagai sumber seperti Sinovac, Novavax, AstraZeneca, BioNTech-Pfizer, dll setiap bulan.

Dari hal yang saya bahas barusan, kesimpulannya adalah bahwa semua masalah tentu bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik dan benar. Terkait isu hoax yang beredar di pasaran tentang kehalalan vaksin Covid – 19, hal tersebut bisa ditepis dengan dilaksanakannya konferensi pers oleh presiden Indonesia, Jokowi yang mengatakan bahwa vaksin Covid – 19 telah teruji kehalalannya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).