“Cintai Saya, Cintai Hak Pilih Saya”

Mungkin kita tak akan menyangka kalau negara-negara Barat yang disebut maju, demokratis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, justru memiliki catatan sejarah hak sipil dan politik yang buruk. Catatan-catatan yang buruk bahkan terkait pemenuhan hak warga negara yang fundamental, yakni hak pilih (the right to vote).

Perlu perjuangan yang panjang bagi banyak negara yang meski sudah lama memiliki tradisi demokrasi, hingga akhirnya memenuhi hak pilih semua warganya, termasuk warga nonkulit putih, warga miskin, dan semua perempuan dewasa. Menjelang Hari Perempuan Internasional 8 Maret, tulisan ini akan membahas sejarah hak pilih perempuan di negara demokrasi Inggris dan Amerika.

Para aktivis perempuan yang melakukan advokasi terhadap pemenuhan hak pilih perempuan di Inggris dan Amerika pada abad 19 dan 20 dikenal dengan sebutan kaum suffragist atau suffragette. Mereka melakukan berbagai aksi unjuk rasa, dari yang damai hingga yang menciptakan kerusuhan dan menggunakan kekerasan serta aksi perusakan. Karena aksi protes mereka, aktivis-aktivis perempuan ini dijebloskan ke penjara dan mendapat perlakuan kekerasan dari aparat hukum.

Seorang pendukung hak pilih perempuan ditangkap di depan Istana Buckingham, Inggris, 1914

Dipenjara Karena Nyoblos

Mungkin terdengar aneh pada zaman sekarang kalau ada seseorang perempuan yang ditangkap dan dipenjara serta diadili karena ia ikut nyoblos. Itulah yang terjadi pada Susan B. Anthony (1820–1906), tokoh pejuang hak pilih perempuan dan aktivis antiperbudakan Amerika Serikat. Pada 1872, bersama 14 perempuan lainnya ia ditangkap dan dipenjarakan karena mengikuti pemilihan presiden di Rochester, New York.

Susan B. Anthony, yang mendirikan National Woman Suffrage Association (NAWSA) pada 1869, menegaskan:

“Tidak akan pernah ada kesetaraan penuh sampai perempuan dapat membantu merumuskan hukum dan memilih para pembuat hukum.”

NAWSA menjadi salah satu organisasi utama di Amerika yang memotori isu hak pilih perempuan.

Aksi Mogok Makan

Aksi mogok makan di penjara merupakan aksi yang kerap dilakukan oleh aktivis pejuang hak pilih perempuan di Amerika dan terutama di Inggris. Sebagai respons, pihak penjara melakukan “aksi makan paksa” dengan memasukkan selang ke dalam hidung atau mulut tahanan perempuan sementara kepala, lengan, dan kakinya ditahan.

Poster menuntut dihentikannya aksi makan paksa di penjara

Para aktivis mengisahkan bagaimana pencekokan makanan melalui selang ini menimbulkan rasa sakit luar biasa pada dada, kepala, dan telinga. Emmeline Pankhurst (1858–1928), pendiri Women's Social and Political Union di Inggris menggambarkan penjara tempat ia ditahan sebagai tempat:

 “horor dan penyiksaan … kekerasan terjadi hampir setiap jam, di mana para dokter mendatangi tiap-tiap sel untuk mencekok-paksa makanan.”

Hal ini menimbulkan reaksi keras dari masyarakat yang meminta agar praktik tersebut segera dihentikan.

Kampanye Valentin

Tidak semua aksi yang dilancarkan para aktivis pejuang hak pilih perempuan merupakan aksi protes yang militan. Mereka menjalankan berbagai strategi untuk mencapai tujuannya. Selain aksi protes terhadap pemerintah, mereka juga melakukan kampanye-kampanye untuk memengaruhi pandangan masyarakat. Kampanye sering dilakukan melalui kartu pos. Berikut kata-kata dalam sebuah kartu pos di Amerika pada 1916.

Untuk kerja kami selama satu hari

Untuk pajak yang kami bayar

Untuk peraturan hukum yang kami patuhi

Kami menginginkan hak suara kami

Kartu pos terbitan kaum suffragist,1916

Para aktivis bahkan menggunakan kesempatan perayaan Hari Valentin untuk berkampanye dengan mencetak beragam kartu pos lucu-lucu.  Salah satu kartu pos Valentin bertuliskan “Cintai saya, Cintai hak pilih saya”.

Menariknya, para “haters” yang menolak hak pilih perempuan juga menerbitkan rangkaian kartu pos antihak pilih perempuan. Kartu-kartu tersebut mengolok-olok kaum aktivis perempuan dan menegaskan bahwa tempat perempuan adalah di rumah. Sebenarnya, anggapan bahwa perempuan harus di rumah itu menutup mata pada kenyataan bahwa perempuan kelas bawah Inggris dan Amerika dari dulu sudah bekerja di luar rumah untuk menyambung hidup keluarga.

Kartu pos Hari Valentin, 1918

Ada pula kartu pos yang menggambarkan penderitaan laki-laki yang dipaksa melakukan pekerjaan rumah tangga oleh istrinya. Kalau perempuan diberikan hak pilih, mereka akan menguasai para suami di rumah dan para suamilah yang nanti harus melakukan kerja rumah tangga. Begitu kira-kira maksud dari kartu pos tersebut.

Rupanya hak politik perempuan menjadi hal yang pernah sangat ditakuti di negara-negara pengusung demokrasi.

Kartu pos dari para antihak pilih perempuan

Saat Perang Perempuan Dituntut Bekerja

Ketika Perang Dunia I pecah pada 1914, aksi protes terkait hak pilih perempuan mereda karena fokus utama tertuju pada perang dan upaya menyelamatkan negara. Ironisnya, perempuan yang tadinya dianggap harus tinggal di rumah sebagai ibu dan istri, pada masa perang malah dituntut dan dikerahkan untuk bekerja di pabrik-pabrik. Selama perang, tak dapat dipungkiri bahwa perempuan memainkan peran penting dalam mengambil-alih pekerjaan-pekerjaan yang ditinggalkan laki-laki yang pergi ke medan perang.

Perang pun mengalihkan isu dan menghambat terealisasinya hak pilih perempuan. Namun, di sisi lain, unjuk gigi perempuan selama perang yang membuktikan bahwa mereka mampu melakukan banyak pekerjaan yang tadinya dilakukan laki-laki akhirnya mengubah pandangan masyarakat tentang keberdayaan perempuan. Setelah perang usai, perempuan di Inggris mendapatkan hak pilih pada 1918 dan perempuan di Amerika pada 1920. Namun, hak ini berlaku dengan batasan-batasan berdasarkan kelas, ras, status, dan usia.

Selama perang, perempuan bekerja di pabrik menggantikan laki-laki

Menggapai Hak Pilih Perempuan

Isu hak politik perempuan sudah muncul jauh sebelum gerakan suffragist dan mendapat dukungan dari kalangan politisi dan pemikir laki-laki, meski tidak banyak. Di Inggris, bahkan sudah ada petisi untuk hak pilih perempuan pada 1832. Pada 1840-an, beberapa perempuan dari golongan yang memiliki kekayaan sudah menggunakan hak pilihnya. Sejak 1867, hak pilih bagi perempuan sudah diadvokasikan, tetapi selalu gagal hingga tumbuh gerakan suffragette.

Ketika hak pilih akhirnya diperoleh perempuan Inggris pada 1918, hak ini dibatasi hanya bagi perempuan berusia di atas 30 tahun dengan persyaratan kepemilikan minimum, sedangkan hak pilih bagi laki-laki berlaku untuk usia 21 tahun ke atas. Baru pada 1928 semua perempuan Inggris memperoleh hak pilih yang sama dengan laki-laki.

Seperti di Inggris, tuntutan atas hak perempuan sebagai warga negara di Amerika sudah mulai sejak lama, ditandai dengan sebuah deklarasi kesetaraan yang dicetuskan sekelompok perempuan pada 1848 di Seneca Falls, New York. Petisi pertama yang menuntut hak pilih perempuan diajukan pada 1866. Sejumlah negara bagian Amerika beberapa tahun kemudian memberikan hak pilih kepada perempuan kulit putih, tetapi pada 1870, yang berhasil dicapai baru amendemen pada konstitusi yang melarang pembatasan hak pilih berdasarkan ras. Amendemen ini memberikan hak pilih bagi laki-laki nonkulit putih. Organisasi perempuan nonkulit putih, National Association of Colored Women (NACW), yang didirikan pada 1896, terus bekerja keras memperjuangkan hak pilih perempuan nonkulit putih.

Para anggota NACW

Pada 1920, hanya perempuan kulit putih Amerika yang memperoleh hak pilih. Baru berpuluh-puluh tahun kemudian melalui perjuangan panjang, berangsur-angsur perempuan nonkulit putih dari berbagai ras mendapatkan hak pilih mereka, hingga yang terakhir pada 1965, perempuan kulit hitam dan asal Amerika Latin mendapatkan hak pilih mereka.

Perjuangan mendapatkan hak pilih merupakan perjalanan yang panjang bagi perempuan di negara-negara yang justru dianggap sebagai perintis demokrasi, seperti Inggris dan Amerika. Meski perempuan sudah mendapatkan hak pilih dan hak-hak politik lainnya, ternyata peraturan hukum tidak bisa cepat mengubah nilai-nilai lama yang hidup dalam masyarakat. Tidak mengherankan kalau setelah pemenuhan hak-hak politik perempuan, kemajuan perempuan di bidang politik berkembang lambat dan baru beberapa dekade terakhir ini lebih banyak perempuan dapat menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan.

Updated

Sumber:

Ault, Alicia (2019) ‘How Women Got the Vote Is a Far More Complex Story Than the History Textbooks Reveal.’ Smithsonian Magazine. https://www.smithsonianmag.com/smithsonian-institution/how-women-got-vote-far-more-complex-story-history-textbooks-reveal-180971869/ [Diakses 22 Februari 2021].

BBC (2018) How UK women get the vote: Suffragettes, Suffragists and the Representation of the People Act 1918. https://www.bbc.co.uk/newsround/42794339 [Diakses 27 Februari 2021].

Bloch, Emily (2020) ‘A Brief Timeline of How Women Won the Vote in the U.S.’ Teen Vogue. https://www.teenvogue.com/story/when-women-got-right-to-vote-united-states [Diakses 27 Februari 2021].

History Extra (2018) ‘Cat and mouse: force feeding the suffragettes.’ History Extra. https://www.historyextra.com/period/edwardian/cat-mouse-force-feeding-suffragettes-hunger-strike/ [Diakses 21 Februari 2021].

Hix, Lisa (2012) ‘War on Women, Waged in Postcards: Memes From the Suffragist Era.’ Collectors Weekly. https://www.collectorsweekly.com/articles/war-on-women-waged-in-postcards-memes-from-the-suffragist-era/ [Diakses 21 Februari 2021].

New York Heritage (2020) 'Tell Every Man You Know You Want to Vote.' https://nyheritage.org/exhibits/recognizing-womens-right-vote/%E2%80%9Ctell-every-man-you-know-you-want-vote%E2%80%9D. [Diakses 15 Februari 2021].

The Center for American Women and Politics (2014) 'Women’s Suffrage in the U.S. by State.' Teach a Girl to Lead. https://tag.rutgers.edu/wp-content/uploads/2014/05/suffrage-by-state.pdf [Diakses 1 Maret 2021].

Wade, Lisa (2016) ‘Sociological Images.’ The society pages.org. https://thesocietypages.org/socimages/2016/02/ [Diakses 15 Februari 2021].

Sumber Gambar:

Gambar utama, 4: thesocietypages.org

Gambar 1, 6: bbc.co.uk

Gambar 2: museumoflondon.org.uk

Gambar 3: nyheritage.org

Gambar 5:collectorsweekly.com

Gambar 7: washingtoninformer.com