Krusialitas Komunikasi dalam Menuntaskan Semua Masalah: Sebuah Kajian Filosofis-Reflektif

Komunikasi merupakan salah satu aktivitas keseharian kita dan menjadi pelengkap dalam kehidupan dunia sekaligus bagian dari hak asasi manusia (human rights). Hal ini telah menjadi budaya lazim sejak zaman prasejarah hingga detik ini karena secara identitas kodrati, manusia memang telah digariskan takdirnya untuk menjadi makhluk sosial yang saling berkomunikasi antarsesamanya, Seneca menyebutnya sebagai “Homo Homini Socius”. Pada dasarnya, praktik bahkan teori komunikasi telah menjadi fondasi yang mampu menunjang keberlangsungan kehidupan kita, tanpa adanya komunikasi, maka konsekuensi logisnya adalah alur sejarah manusia dipastikan akan runtuh dan tidak mungkin berkelanjutan. Di satu sisi, komunikasi pun relatif menjadi akar dari permasalahan sekaligus penawar alternatif solusi atas persoalan. Sudah barang tentu, hingga saat ini belum ada definisi mengenai komunikasi yang memuaskan khazanah intelektual. B. Aubrey Fisher secara gamblang menyatakan bahwa fenomena komunikasi manusia sedemikian kompleksnya sampai-sampai dapat digambarkan pada tiga kata serba: serba ada, serba luas dan serba makna. 

Namun yang jelas dan sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat luas bahwa inti dari komunikasi adalah transmisi pesan, hemat penulis definisi tersebut dilatarbelakangi oleh teori komunikasi matematis dari Shannon dan Weaver (1949; Weaver, 1949b) maupun paradigma positivisme yang mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses linier atau proses sebab akibat, yang mencerminkan pesan (komunikator/encoder) untuk mengubah pengetahuan (sikap atau perilaku) penerima pesan (komunikan/decoder) yang pasif (Mulyana, 2000:58) kendatipun akhir-akhir ini konsep tentang “komunikasi intrapersonal” telah banyak dipromosikan di ruang wacana publik. 

Menariknya, variabel maupun aktivitas komunikasi selalu berjalan bersamaan dengan permasalahan—khususnya dalam aras sosial—sekaligus solusi berdasarkan fakta sejarah peradaban manusia lintas zaman. Salah seorang filsuf kontemporer, Jürgen Habermas, yang kurang lebih menyatakan bahwa akar dari permasalahan itu terletak pada komunikasi. Jika kita sedikit menyeret tema komunikasi pada ranah politik, maka Hannah Arendt, seorang ilmuwan politik, pun dengan tegasnya berargumen bahwa politik itu adalah soal komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, implikasinya jika komunikasi tersebut berjalan sesuai dengan koridornya maka potensialitas terjadinya konflik antara pemerintah dan masyarakat pun automatis akan minim, begitu juga sebaliknya. 

Genealogi Masalah dan Peran Komunikasi

Tampaknya penulis perlu sedikit banyaknya memperingatkan, basis dari komunikasi adalah bahasa, pesan, maupun informasi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di zaman yang kental dan gemuk atas informasi ataupun “pesan”—disebut juga infobesitas—ini telah membawa manusia pada fase kehidupan yang cukup dilematis, salah satu embrio dari lahirnya era tersebut adalah revolusi tekonologi 4.0 yang secara sadar maupun tidak telah menggeser nilai-nilai kehidupan umat manusia, pada saat yang sama juga, virus infodemik terus mewabah dan menggerogoti akal sehat publik (common sense). Kultur tersebut mulai menjamur di saat manusia telah menginjak “era komunikasi massa”, yang mendapat legitimasi penuh ketika hadirnya koran-koran di abad 19 dan dunia penyiaran di abad 20 Masehi sebagai sarana komunikasi modern yang juga turut andil dalam mengubah situasi & kondisi sosial (social change). John B. Thompson dalam bukunya “Kritik Ideologi Global” berhasil menampilkan analisisnya terkait dampak/perubahan besar akibat dinamika perkembangan tersebut terhadap model-model pengalaman dan bentuk-bentuk karakteristik interaksi masyarakat modern.

Gelombang isu yang ‘berjiwa’ negatif seperti SARA, disinformasi, ketimpangan gender, hoaks, propaganda/provokasi, ujaran kebencian, dan lain-lain nyatanya selalu berselancar dengan bebas dan lancar di laut media sosial bahkan konvensional (media massa). Sadar atau tidak sadar, faktor-faktor tersebutlah yang mampu menjadi akar dari—di satu sisi semua—masalah. Terkadang, ketidakmampuan sekaligus kesalahan dalam menerjemahkan suatu simbol, tanda, atau bahkan bahasa di dalam arus komunikasi pun selalu berujung pada konflik ataupun masalah yang terwariskan, sebut saja sebagai upaya pelestarian “cagar problematika”, dalam teori ilmu komunikasi dikenal sebagai teori “decoding”. 

Sebagai contoh, fenomena faktual yang menjadi saksi bisu sejarah saat pilpres di tahun 2019 terkait polarisasi masyarakat secara diametral yang menganga lebar hingga saat ini di samping problem kesenjangan atau ketidakadilan gender sampai dengan maraknya informasi yang resultannya nol alias hoaks, tidak bisa dimungkiri sebetulnya hal-hal tersebut berakar dari suatu komunikasi yang salah dalam arti luas terutama dalam konteks sosial. Maka tak heran kiranya seorang Pierre Bordieu berpendapat bahwa “bahasa adalah alat propaganda” juga “bahasa adalah cerminan dari realitas” menurut Wittgenstein.

Aksiologi Komunikasi: Pemanfaatan Nilai Solutif dalam Menyolusikan Semua Masalah

Habermas mengajukan tesis yang cukup menarik dan filosofis mengenai teori komunikasinya yang pada intinya menyatakan bahwa kita saat ini hidup di dalam masyarakat modern yang multietnis, multibahasa, multikultur, hingga multireligi. Tentu, kemungkinan timbulnya konflik maupun permasalahan dimungkinkan besar, maka komunikasi antarkelompok haruslah ditingkatkan. Artinya, komunikasi justru sebenarnya didesain sebagai sumber dari masalah dan solusi. Toh, terkadang setiap permasalan pun dapat dituntaskan melalui metode yang mampu ditempuh antara lain dengan konklusi, interaksi dialogis, konsensus, konvensi, deliberasi, atau demokrasi termasuk pada diri sendiri yang term alternatif maupun kembarannya adalah komunikasi. Penulis berusaha mencoba memodifikasi dan mengadaptasi salah satu teori terkemuka dalam konteks realitas sosial yaitu dalam teori tindakan komunikatif Habermas, beliau melontarkan diktum rasional bahwa tindakan tersebut—dalam hal ini sesuatu yang berhubungan dengan komunikasi—yang berorientasi untuk memperoleh, memperpanjang, memperbarui konsensus. Selaras dengan penekanan atas urgennya konsensus oleh Durkheim, Habermas tampaknya merasa cukup yakin terhadap “tindakan komunikatif”nya dapat bermuara pada suatu bentuk konsensual yang sebetulnya mampu menjaga terkumpulnya moralitas sosial di samping antisipasi terhadap realitas masyarakat yang menjadi redup oleh gelap gulitanya masalah. 

Poin yang bisa diambil, adalah bahwa sebuah kesepakatan maupun jalan tengah yang kompromistis dalam komunikasi dipastikan akan dapat menuntaskan semua masalah. Karena secara teoretis, masalah dapat didefinisikan sebagai suatu benturan antara harapan dan realita, maka komunikasi—yang mampu menjadi instrumen transformasi sosial—sudah seharusnya perlu dikampanyekan untuk menyolusikan masalah. Hemat penulis, perlu juga adanya momentum dalam mengevaluasi sekaligus merefleksikan konstelasi sosial bangsa Indonesia khususnya dari setiap elemen masyarakat di samping harus ada kolaborasi dalam memecahkan semua masalah (problem solving). Pada saat yang bersamaan, kemampuan dalam membaca realitas (social hermeneutics) perlu dikuasai oleh semua lapisan masyarakat, agar napas “kebaikan” bersama selalu bergema di dunia kita. 

DAFTAR PUSTAKA

Ardianto, Elvinaro & Bambang Q-Anees. 2011. Filsafat Ilmu Komunikasi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Armada Riyanto, E. 2014. Berfilsafat Politik. Yogyakarta: Kanisius.
Fiske, John. 2012. Pengantar Ilmu Komunikasi. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
Menoh, Gusti A. B. 2015. Agama Dalam Ruang Publik. Yogyakarta: Kanisius.
Mufti, Muslim & Didah Durrotun Naafisah. 2013. Teori-Teori Demokrasi. Bandung: CV Pustaka Setia.
Soekanto, Soerjono. 1994. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Thompson, John B. 2015. Kritik Ideologi Global. Yogyakarta: IRCiSoD.
Wattimena, Reza A. A. 2015. Filsafat Sebagai Revolusi Hidup. Yogyakarta: Kanisius.